Talk Show “Detik-Detik Pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah

Pada 27 September 2014, Pemerintah Aceh telah mensahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah (selanjutnya disebut Qanun Jinayah) yang akan berlaku pada 23 Oktober 2015.Penerapan Qanun ini masih menuai kontroversi dari beberapa kalangan, terutama dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan Hak Asasi Manusia. Salah satu penyebabnya adalah banyak masyarakat belum mengetahui akan keberadaan Qanun ini. Oleh karena itu Unit Kegiatan Mahasiswa FORKAH mengadakan Talk Show “Detik-detik Pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah” pada tanggal 20 Mei 2015 di Fakultyas Hukum Unsyiah untuk membahas serta mensosialisasikan Qanun ini kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa dan juga kepada siswa dari berbagai sekolah menengah yang telah diundang untuk menghadiri acara ini.
Kegiatan ini dimoderatori oleh Oktavia Dwi Rahayu, mahasiswi Fakultas Hukum Unsyiah, dengan narasumber yaitu Dr. H. Badrul, LC., M.A. (staff pengajar Fakultas Syariah UIN), Dr. Munawar A. Djalil, M.A. (Kabid. hukum Dinas Syariat Islam), Bakti, S.H., M.Hum (Akademisi) dan Khairani, S.H., M.Hum (Ketua Pusat Hak Asasi Manusia). Menurut Dr. Munawar, Qanun Jinayah berlandaskan atas 3 (tiga) dasar hokum; Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Peraturan Pelaksanaan Peistimewaan Aceh, Undang Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, dan Undang Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya Qanun ini memang sudah disahkan pada September tahun 2014, namun pelaksanaannya bukan pada bulan September tahun 2015 tetapi pada tanggal 23 Oktober 2015, artinya setelah disahkannya Qanun ini maka akan dilakukan sosialisasi kurang lebih selama 1 tahun.
Sebelum terlaksananya Qanun, pihak Dinas Syariat Islam sendiri telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Hal ini diharapkan agar masyarakat Aceh mengetahui akan adanya Qanun Jinayah Dan ketika telah dilaksanakan maka berlakulah suatu azas Fictie Hukum, yaitu Azas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap sudah mengetahuisuatu peraturan yang telah dicatat dalam Lembaran Negarasehingga, tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dari suatu aturan dengan pernyataan tidak mengetahui adanya aturan tersebut..Ketidaktahuan akan Qanun tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan diri. Qanun ini disahkan terlebih dahulu, apabila bermasalah dalam pelaksanaannya, Qanun ini akan direvisi kembali dan akan melibatkan banyak pihak dalam penyempurnaannya, tegas Dr. Munawar.
Lebih lanjut, terkait kesiapan Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat, Dr. Munawar berpandangan bahwa syariat islam merupakan transformasi dari UUD 1945 dan Pemerintah Aceh sudah sangat siap dalam menyelenggarakan syariat islam di Aceh. Usaha dalam menyosialisasikan Qanun ini sudah dilakukan meskipun belum maksimal karena adanya anggaran yang terkendala untuk menyediakan fasilitas-fasilitas dalam mewujudkan syariat islam secara kaffah.
Menanggapi hal itu, Bakti S.H, M.Hum melihat Qanun ini dari segi Sosiologi Hukum bahwa syariat islam merupakan konstruksi system hukum yang tidak bisa dipisahkan, seperti adanya Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional. Oleh karena itu dalam pelaksanaanya, hal yang harus diperhatikan adalah apakah Qanun Jinayah ini dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Aceh, dan Apakah Qanun ini mampu menjangkau para pelaku atau setidaknya meminimalisir perbuatan yang dilarang di dalamnya. Berbicara mengenai pemberlakuan yang secara kaffah, Qanun ini seharusnya menyediakan sarana-sarana dalam mendukung pelaksanaannya dan secara empiris, dapat dilihat bahwa ada beberapa aspek yang sudah terfasilitasi, tetapi belum mencakup semua aspek yang dikhususkan bagi perempuan atau laki-laki.
Substansi Kontroversial Dalam Qanun Jinayah
Dalam Talk Show ini juga membahas beberapa substansi pasal yang kurang dipahami, salah satunya, seperti definisi ikhtilath, dan hal ini disampaikan oleh Ketua Pusat HAM, Khairani S.H, M.Hum. menurutnya Penjelasan definisi Ikhtilath yang ada di Qanun ini substansinya semakin kabur dan tidak jelas sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hokum. Qanun yang menjelaskan perbuatan ikhtilath ini akan diberlakukan hukumannya terhadap yang bukan suami istri. Lalu bagaimana dengan orang tua bersama anak (laki-laki atau perempuan) yang bermesraan, apakah itu dapat dikatakan berikhtilath sehingga dapat dijatuhi uqubat ?
Dr. Badrul menanggapi pernyataan diatas dengan menjelaskan bahwa perbuatan orang tua dan anak tidak dapat dikatakan berikhtilath melainkan jika perbuatan tersebut sudah mengarah ke perbuatan mesum. Menurutnya, Perbuatan bermesraan bersama orang tua serta ditempat tertutup bersama lawan jenis seperti petugas yang sedang melaksanakan tugas, apabila tidak ada indikasi yang mengarah ke perbuatan mesum maka tidak dapat dikatakan berkhalwat atau berikhtilath.
Beberapa aturan dalam Qanun Jinayah ini sangat tidak disetujui oleh Khairani, S.H.,M.Hum., khususnya masalah hukuman bagi orang yang mengalami gangguan jiwa, anak yang berumur 12 tahun, serta pengakuan sumpah yang menurutnya akan menimbulkan impunitas hukum.
Sebagai salah satu anggota penyusun Qanun Jinayah ini, Dr. Badrul mengatakan bahwa pada dasaranya orang yang memiliki keterbelakangan mental tidak dapat dihukum. Akan tetapi apabila perbuatannya merugikan orang lain maka tetap dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut dapat berupa ganti rugi atau pengurungan dari pihak keluarganya. Begitu pula dengan anak yang berumur 12 tahun akan diproses berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelum diberi hukuman.
Khairani, S.H.,M.Hum., sebagai salah satu anggota Presidium Balai Syura Ureng Inong Aceh, akan terus memperjuangkan nasib perempuan dikarenakan adanya pasal-pasal yang menurutnya dapat merugikan kaum perempuan, yaitu terkait pengakuan sumpah seperti dalam Qanun ini banyak berdampak pada perempuan, contohnya, perempuan yang diperkosa menyebutkan nama orang yang memperkosannya, kemudian orang yang memperkosanya akan bebas karena telah melakukan pengakuan sumpah sebanyak 5x.
Menanggapi hal ini, Dr. Munawar berpendapat bahwa pengakuan sumpah yang akan menimbulkan impunitas bukanlah alat bukti utama melainkan alat bukti tambahan yang dijadikan hakim dalam mengambil keputusan. Kenyataan sendiri dapat dilihat bahwa perempuan di Aceh ini jarang sekali melaporkan kejadian pemerkosaan dikarenakan merasa malu atas kejadian yang menimpa dirinya. Hal tersebut disampaikan oleh Bakti yang pernah mengikuti pelatihan paralegal kepada perempuan korban kekerasan di Provinsi Aceh. Menurutnya jangankan untuk melaporkan, korban dan keluarganya saja sudah malu dikarenakan kejadian tersebut. Apalagi ditambah ia harus memberitahukan kejadian itu kepada pihak yang berwenang. Bakti,S.H.,M.Hum. juga menambahkan bahwa korban pemerkosaan seharusnya tidak lagi mencari bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar telah diperkosa, hal ini adalah tugas Penyidik dan penyidik harus benar-benar menjalankan tugasnya.
Ketidakjelasan pasal dalam qanun ini harus dibicarakan agar keputusan yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan Qanun ini. Dr. Munawar menyatakan bahwa Penyidik dan Penegak hukum lainnya sudah diberi kewenangan dan bekerja sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam Hukum Acara Jinayah. Terkait penutut umum masalah jinayah, Jaksa yang bekerja tetap seperti Jaksa di pengadilan biasa begitupula dengan Hakimnya. Akan tetapi, sebelum menyelesaikan perkara tersebut, Mahkamah Syar’iyah memberikan kebijakan kepada Hakim untuk mengikuti bimbingan terlebih dahulu.
Dr. Munawar selaku Kepala Bidang Hukum Dinas Syariat Islam melihat bahwa begitu banyak permasalahan yang ditakutkan tidak sesuai dengan pelaksanaanya sehingga kekurangan Qanun tersebut harus diperbaiki dan disempurnakan.