Seminar Hukum Laut

Pada tataran internasional, Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) mengatur hak-hak berdaulat negara pantai dalam ZEE untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati. Dalam lingkup nasional dasar hukum pengelolaan minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Berdasarkan UU Migas dijelaskan bahwa kegiatan usaha hulu terdiri dari kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi usaha minyak dan gas bumi rentan terjadinya risiko pencemaran lingkungan. Salah satu insiden pencemaran lingkungan yang pernah terjadi adalah kebocoran anjungan lepas pantai Montara di Laut Timor pada tanggal 21 Agustus 2009. Insiden tersebut menimbulkan masalah lingkungan, sosial dan ekonomi bagi Indonesia karena telah mencemari lingkungan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Dilatarbelakangi oleh insiden Montara tersebut, Pemerintah Indonesia pada Sidang ke-97 Komite Hukum International Maritime Organization (IMO) tahun 2010 telah menyampaikan submisi tentang pertanggungjawaban dan kompensasi dari kerusakan akibat pencemaran minyak yang berasal dari eksplorasi dan eksploitasi anjungan minyak lepas pantai. Submisi tersebut diajukan dengan pertimbangan bahwa saat ini belum ada suatu rezim hukum internasional yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban dan kompensasi atas kerusakan lingkungan akibat pencemaran minyak yang berasal dari eksplorasi dan eksploitasi anjungan minyak lepas pantai

Mengingat latar belakang di atas dan sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati perayaan Hari Nusantara tahun 2015, Kementerian Luar Negeri RI c.q. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, untuk menyelenggarakan kegiatan seminar nasional hukum laut dengan judul: “Penanggulangan Lintas Batas Akibat Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak di Laut dan Penanganan Pencarian Pertolongan”, pada Senin, 23 November 2015 di Fakultas Hukum Unsyiah.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pejabat pemerintah, staf pengajar dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan peserta lainnya, mengenai mekanisme penanggulangan pencemaran minyak lintas batas sesuai dengan hukum internasional dan penanganan search and rescue serta disaster risk management.

Sesi seminar nasional merupakan agenda rutin FH Unsyiah bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta, dalam upaya untuk memberikan wawasan dan pengalaman bagi staf pengajar dan mahasiswa terkait topik-topik yang berkini baik lokal, nasional, regional, dan internasional.