Talkshow Lost Generation

Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Komunikasi Aneuk Hukum ( ForKAH) melakukan sebuah diskusi pada kamis 25 Februari 2016 berjudul Lost Generation. Diskusi tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Unsyiah mengangkat masalah kasus kekerasan anak di provinsi Aceh. dalam diskusi ini ForKAH menghadirkan narasumber yang memang berorientasi masalah kasus kekerasan anak Yaitu: Rizanizarli., S.H., M.H. , Akp. Elfiana., S.H dan Amrina Habibi., S.H.

Dalam kata sambutannya sebagai ketua umum ForKAH Kaisar Syuhada Akbar memberikan statement bahwa triliunan anggaran yang di glontorkan oleh Negara untuk Aceh. Namun sangat disayangkan digunakan untuk keperluan pembangunan fisik, tanpa memerhatikan masalah yang sangat fundamental di Aceh itu sendiri seperti masalah Pengangguran, Kemiskinan, kesehatan, juga masalah perlindungan perempuan dan anak.

Akp. Elfiana mengatakan bahwa Kepolisian terlibat bersama kepala Bp3A, kasus di selimum. Proses dilakukan dengan upaya diversi, karena ada anak diduga dibawah umur yang melakukan tindak pidana. diversi dilakukan sebanyak 3 kali namun tidak berhasil dilakukan. Beliau juga mengatakan kepolisian akan berupaya semaksimal mungkin, mencari alat bukti, agar dapat dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Menurut beliau bentuk kekerasan terhadap anak bermacam macam. Kekerasan seksual, bullying, psikis, fisik. Motifnya sendiri juga banyak seperti, coba coba, ingin tahu,balas dendam.

Kasus kekerasan seksual meningkat pesat. 172 kasus pada 2014-2015.
Contoh : Kasus kekerasan seksual di Aceh Besar, Tungkop, abang tiri memperkosa adik tiri 8 tahun dan usia abang 16 tahun. Motifnya karena abang si adik tersebut menonton film porno. Menurut beliau, hal ini terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan orang tua, dan tidak ada pendidikan seks. Banyak orang tua berpendapat bahwa pendidikan seks merupakan hal yang dianggap tabu sebaiknya tidak diajarkan. Hal ini merupakan paradigma yang salah terhadap pendidikan seks itu sendiri.

Kemudian Kasus Januari – Februari 2016 ada 20 kasus, jika dilaporkan semua kasus tentang kekerasan anak akan lebih dari 20 kasus. Beliau mengungkapkan kasus kasus seperti ini merupakan aib bagi masyarakat dan juga keluarga. Beliau Juga mengatakan menghimbau kepada orang tua agar tetap membangun komunikasi yang intens kepada anak, agar tidak terjadi putusnya komunikasi antara orang tua dan anak. Mencoba membiasakan diri untuk mendengarkan tentang pendapat seorang anak dan keluh kesah anak tersebut.

Amrina sendiri Sangat mengapresiasi diskusi dilakukan oleh ForKAH ini, beliau mengatakan BP3A memastikan kebijakan PEMDA, melindungi proses pelindungan anak.
Memperkuat kesetaraan gender dan anak.
Amrina mengatakan Banyak orang tua tidak tau bahwa anaknya menjadi korban, dikarenakan ada putusnya komunikasi antara orang tua dan anak. Dimana orang tua menganggap pendapat anak tidak penting. Amrina mengatakan bahwa pencegahan kekerasan anak dapat di cegah melelui : Kampanye Positif, Komunitas Sosial Media ( mengingat Indonesia merupakan Negara 10 besar pengguna sosial media terbesar dunia) dan Komunitas Warung Kopi. Selama ini kan Aceh banyak komunitas pengguna sosial media, dan komunitas warung kopi. Kan biasa di lakukan kampanye popular untuk mencegah kekerasan terhadap anak, agar tidak terulang kasus kasus lainnya tentang kekerasan anak di Aceh. Jangan hanya menggunakan sosial media untuk hal yang postingan tidak tidak, dan duduk di warung kopi untuk pembicaraan yang hanya omong kosong belaka.

Rizanizarli mengatakan, berbicara tentang anak banyak sekali, ada tentang bullying dsb. Sangat banyak UU, Konvensi, Bejing rules, UU 11 tahun 2012, 35 tahun 2014. Namun mengapa masih banyak masalah, kekerasan terhadap anak, pelakunya dilakukan oleh, guru, orang terdekat, dan rekan sebaya.

Menurut beliau di kepolisian sudah ada satgas perlindungan perempuan dan anak. Beliau berharap segala tentang kasus perempuan dan anak dapat segera dilaporkan ke bagian tersebut. Tidak perlu takut untuk melapor kepada kepolisian karena kepolisian dan BP3A merupakan mitra kita.

Namun menurut beliau, jaksa banyak tidak memahami tentang kondisi anak, bagaimana melakukan perlakuan kepada anak yang bermasalah dengan hukum.
Beliau berharap semoga DPRA membuat qanun tentang penyelesaian kasus anak di Aceh.
Diversi merupakan hal baru dlm uu 11 tahun 2012. Berasal dari Suku Moris, Selandia Baru. Tapi di Aceh telah lama dikenal dalam penyelesaian secara adat. Harus dengan persetujuan korban. Diversi dapat di lakukan tingkat apapun. Apakah di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, ataupun pengadilan. Setelah diversi naik ke Restorative Justice untuk menentukan sanksi. Menurut beliau, pemenjaraan adalah upaya terakhir dilakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.