Peran DPD dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah

Seminar Peran DPD dalam memperjuangkan Aspirasi Daerah yang diselenggarakan oleh PAKU FH Unsyiah dengan DPD-RI pada Selasa 05 April 2016 bertempat di Aula FH Unsyiah menghadirkan pemateri Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Ghazali Abbas Adan selaku anggota DPD-RI. Dengan menghadirkan 170 orang peserta.

Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum. membahas tentang anggota DPD RI yang tidak mampu mengimbangi fungsi check and balance, keanggotaan DPD yang dibatasi oleh ketentuan dalam undang-undang dasar Negara RI tahun 1945 (UUD 1945). Sebagaimana telah tercantum dalam ketentuan pasal 22 C ayat (2) UUD 1945 yang membatasi anggota DPD RI tidak boleh melebihi 1/3 dari anggota DPR RI. Keputusan yang demikian menjadi persoalan penyelenggaraannya dalam kontek bicameral. Masalahnya bagaimana menentukan kuorum sidang MPR bila ketentuan one man one vote (satu orang satu suara), berarti DPR dapat mengabaikan kehadiran DPD. Artinya, sidang MPR tidak memerlukan persetujuan DPD karena jumlah DPD yang mayoritas. Selanjutnya Prof. Dr. Eddy Purnama juga menambahkan bahwa kewenangan bukanlah satu-satunya faktor penting dalam eksistensi lembaga DPD, tetapi sebenarnya ada 2 faktor lain yang mempunyai hubungan cukup signifikan dengan hal ini yaitu: kemampuan, dan kemajuan dari setiap anggota sebagai pengemban amanah dari daerah di lembaga tersebut.

Drs. H. Ghazali Abbas Adan, menyatakan bahwa MPR, DPR, DPD adalah untuk mensejahterakan rakyat, DPD adalah dipilih oleh rakyat, DPD merupakan representasi langsung dari rakyat dan tidak ada unsur lain yang menjembatani urusan DPD dengan rakyat, seperti partai politik. Semua anggota DPD mempunyai hak suara yang sama untuk menyampaikan aspirasi daerah, DPD harus mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menyerap aspirasi rakyat. DPD selalu ada rapat intensif kerja dengan mitra kerja DPD. DPD mendorong agar dana desa diperbanyak dalam pembahasan RUU APBN. Jika amandemen UUD 1945 diadakan diharapkan DPD memiliki wewenang yang lebih maksimal. Tidak hanya ikut mempertimbangkan RUU saja tetapi juga ikut dalam pembahasan.