FAKULTAS HUKUM GELAR DISKUSI PUBLIK PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI (KAMPANYE PENYADARAN PUBLIK MENGENAI ISU PERLINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI)

 

Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala mengadakan Diskusi Publik melalui program kegiatan Kampanye Penyadaran Publik, yang difasilitasi dan merupakan kerjasama dengan pihak  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, pada Rabu/18 September 2019 di Aula Video Conference Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala Lt. 1 Darussalam - Banda Aceh.

DISKUSI PUBLIK kali ini mengangkat tema :

"IMIGRASI AMAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI”.

Tujuan diselenggarakan DISKUSI PUBLIK tersebut adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman publik mengenai upaya dan capaian perlindungan WNI di luar negeri sebagai wujud manifestasi dan pengabdian Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala melalui Bagian Hukum Internasional dan juga sebagai bentuk capaian pembelajaran kognitif bagi mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Hukum Internasional.

Diskusi Publik ini mengangkat isu-isu perlindungan WNI di luar negeri, mengingat masyarakat Aceh banyak yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia dan tidak sedikit jumlah kasus high profile yang menimpa warga Aceh. Diskusi publik ini sekaligus merespon berbagai polemik hukum baik dalam skala regional maupun skala internasional, tegas Sophia Listriani, S.H., LL.M selaku Ketua Panitia Pelaksana Diskusi Publik Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala.

 

sebagai bagian dari struktur Fakultas Hukum Unsyiah, Bagian Hukum Internasional mewacanakan memiliki program lanjutan setelah dilaksanakannya diskusi publik ini. Wacana lanjutan yang akan dilaksanakan pihak Fakultas Hukum, khususnya bagian Hukum Internasional yaitu berlanjutnya kerjasama antara Fakultas Hukum dan Kementerian Luar Negeri, yaitu dengan cara mengirimkan mahasiswa Magang ke Kemenlu, sebagaimana yang disampaikan oleh Dosen senior bagian Hukum Internasional Bapak Nurdin MH.,SH.,MH yang kemudian disambut positif oleh pihak Kemenlu yaitu Bapak Soeharyo Tri Sasongko Pejabat Konsuler KBRI Kuala Lumpur dan Bapak Yudhi Adrian Kasubdit Kawasan I Direktorat Perlindungan WNI dan BHI. Selain itu wacana lainnya adalah terbangunnya kerjasama dalam bidang Klinik Hukum Internasional seperti yang disampaikan oleh Rosmawati.,SH.,MH Ketua bagian Hukum Internasional dan Dr. Mahfud.,SH.,MH salah satu Narasumber Diskusi Publik yang merupakan perwakilan dari Fakultas Hukum Unsyiah kepada bapak Faiez Maulana dari pihak Kemenlu.

Dalam kegiatan DISKUSI PUBLIK kali ini ada 6 (enam) orang Narasumber yang mewakili kelembagaannya masing-masing. Adapun para Narasumber yang hadir adalah :

1). Yudhi Ardian, (Pejabat Fungsional Diplomat Kementerian Luar Negeri RI).

2). Soeharyo Tri Sasongko, (Pejabat Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur)

3). Drs. Al-Hudri,M.M, (Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh), diwakili oleh staff

4). Brigjen Pol Drs. Faisal Abdul Naser,S.H,M.H, (Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh)

5). Dr. Mahfud,S.H.,M.H, (Akademisi Hukum Internasional Fak. Hukum Univ. Syiah Kuala)

6). Muhibuddin, alumnus Fakultas Hukum Unsyiah yang menjabat Atase Hukum di KBRI Riyadh periode 2014-2018.

Dalam melaksanakan kegiatan DISKUSI PUBLIK tersebut, Bagian Hukum Internasional FH Univ. Syiah Kuala bermitra dengan Kementerian Luar Negeri beberapa institusi pemerintahan sebagai Narasumber, yaitu Pihak BNNP Aceh dan Pihak Dinas Sosial Provinsi Aceh. Selain itu, pelaksanaan kegiatan DISKUSI PUBLIK tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dari Komunitas Mahasiswa Hukum Internasional dan International Class Program (IC) yang berada dalam wadah yang bernama SKILS (Syiah Kuala International Law Society).

DISKUSI PUBLIK ini dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yaitu Dr. Azhari Yahya, S.H., MCL., MA. Dalam Kata Sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan Diskusi Publik ini merupakan pencerahan bagi kalangan akademisi dalam melihat persoalan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Luar Negeri. Banyak Tenaga Kerja Indonesia yang illegal di Malaysia yang mendatangkan persoalan hukum pada akhirnya. Pengalaman mengadvokasi masyarakat Aceh saat melaksanakan studi di Malaysia merupakan sesuatu yang berharga, sebut Wakil Dekan Bidang Akademik. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada pihak Kementerian Luar Negeri yang memfasilitasi terlaksananya Diskusi Publik ini dan Pihak panitia pelaksana dan Bagian Hukum Internasional.

Paparan yang disampaikan pihak kemenlu baik oleh Yudhi Ardian, (Pejabat Fungsional Diplomat Kementerian Luar Negeri RI) maupun Soeharyo Tri Sasongko, (Pejabat Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur)  merupakan sebuah Inovasi dalam melindungi keberadaan WNI di luar negeri, sebagai contoh inovasi yang dilakukan adalah pada system pelaporan pada WNI yang keluar negeri dengan cara yang lebih mudah yaitu melalui layanan online, dengan terlebih dahulu mendownload aplikasi Save Travel,terkait fitur perjalanan, info negara, pelayanan dan lain-lain. Aplikasi ini lebih praktis dibandingkan system pelaporan manual sebelumnya, dimana WNI yang berada di Luar Negeri harus melapor dengan mendatangi kantor KBRI yang ada di negara setempat. Selebihnya penjelasan mengenai e-learning untuk anak-anak yang lahir dari WNI yang merupakan buruh sawit yang tinggal dipelosok Malaysia, yang tidak mendapatkan akses pendidikan.

Menurut Dr, Mahfud.,SH.,MH, salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap WNI yang berada di luar negeri sebagai economic migrant adalah kesalahan pemerintah yang mengirimkan tenaga kerja tanpa skill yang professional, tapi sebagai buruh dan tenaga kerja domestik. Perlu mempersiapkan WNI yang memang mau kerja keluar negeri dengan skill yang professional. Selain itu pemerintah perlu memperhatikan tempat yang menjadi tujuan studi bagi siswa atau mahasiswa yang ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri, mengingat beberapa kasus perang/konflik di negara tempat mereka menuntut ilmu, yang menyebabkan munculnya korban luka atau meninggal dari pihak WNI. Pihak Dinas Sosial juga menguatkan bahwa hampir setiap bulannya pihak Dinsos memulangkan jenazah WNI (Masyarakat Aceh) yang merupakan Illegal Migrant. Menghimbau masyarakat untuk mencegah warga sekitar yang berniat menjadi Tenaga Kerja diluar negeri. Selanjutnya pihak BNNP Aceh menceritakan pengalaman dalam menangani pelaku Narkoba yang merupakan sindikat sampai luar batas wilayah Indonesia.

Kegiatan DISKUSI PUBLIK tersebut dihadiri oleh 183 orang peserta dari berbagai unsur keterwakilan diantaranya para mahasiswa Strata 1 FH Unsyiah, khususnya Mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Hukum Internasional, Mata Kuliah Hukum dan HAM dan Mata Kuliah Pilihan Bagian Hukum Internasional. Para Ketua Program Studi S1 Dr. Muazzin.,SH.,MH dan Ketua Program Studi S3 Prof. Dr. Adwani.,SH.,MH, Ketua Klinis Hukum Kurniawan S.,SH.,MH dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.